4 Rahasia Pengaruh Mantan Presiden Indonesia Setelah Tak Lagi Berkuasa

Ringkasan Kilat:

• Demokrasi, toleransi, stabilitas, dan kebijakan terus diperjuangkan.
• Meski tidak lagi menjabat, para mantan Presiden RI tetap berkontribusi lewat lembaga pemikir yang fokus pada isu strategis seperti demokrasi, toleransi, stabilitas, dan kebijakan publik.
• Tak lagi memimpin, tapi tetap memberi arah.

Disclamer: This overview was created with AI support.

Pernah nggak sih kepikiran, setelah seorang presiden turun dari jabatannya… mereka ngapain? Istirahat total? Liburan keliling dunia? Atau benar-benar berhenti dari urusan negara? Ternyata, jawabannya nggak sesederhana itu. Beberapa presiden Indonesia justru tetap “kerja”, tapi bukan lagi lewat kursi kekuasaan. Mereka memilih jalur gagasan. Lewat lembaga pemikir, mereka terus menyumbang ide, kritik, dan solusi untuk bangsa. Nah, di video ini kita akan bahas bagaimana para mantan presiden Indonesia tetap mengabdi setelah meninggalkan Istana.

Kalau kita lihat sejarah Indonesia, setiap presiden punya gaya kepemimpinan yang berbeda. Tapi ada satu kesamaan yang menarik: ketika masa jabatan selesai, sebagian dari mereka tidak benar-benar “pensiun” dari urusan negara. Mereka mendirikan think tank—lembaga kajian yang fokus pada isu strategis seperti demokrasi, ekonomi, lingkungan, hingga perdamaian dunia. Jadi, meskipun tidak lagi memegang kekuasaan formal, suara dan pemikiran mereka tetap hidup dan relevan.

Sekarang kita bahas satu per satu.

1. BJ HABIBIE – DEMOKRASI HARUS BERLANJUT

BJ Habibie mungkin adalah contoh paling jelas tentang bagaimana seorang presiden tetap mengabdi lewat jalur intelektual.

Masa jabatan beliau sebagai Presiden ke-3 RI memang singkat—sekitar satu tahun lima bulan. Tapi dalam waktu yang relatif pendek itu, perubahan yang terjadi sangat besar.

Habibie membuka keran kebebasan pers dengan menghapus SIUPP. Ia membebaskan tahanan politik. Ia mengesahkan paket undang-undang politik yang memungkinkan lahirnya pemilu demokratis multipartai. Ia membatasi masa jabatan presiden. Ia juga memulai pemisahan TNI dan Polri dari dwifungsi ABRI.

Semua itu terjadi di masa transisi reformasi—masa yang sangat tidak stabil.

Ketika akhirnya beliau harus lengser, ada satu hal menarik. Ia tidak berusaha mempertahankan kekuasaan. Ia tidak memaksakan diri. Ia memilih tunduk pada konstitusi.

Dan setelah itu, alih-alih menghilang, ia mendirikan The Habibie Center pada 10 November 1999.

Visinya sederhana namun kuat: “Demokrasi Harus Berlanjut.”

Lembaga ini menjadi ruang diskusi, penelitian, dan kajian tentang demokrasi, hak asasi manusia, ekonomi, teknologi, hingga lingkungan. Habibie ingin demokrasi tidak hanya menjadi euforia sesaat pasca-reformasi, tetapi benar-benar menjadi sistem yang matang.

Yang menarik, di awal berdirinya lembaga ini sempat ada kecurigaan publik. Apakah ini kendaraan politik? Apakah ini panggung untuk kembali berkuasa?

Namun waktu menjawab semuanya. Selama lebih dari dua dekade, The Habibie Center konsisten berada di jalur kajian, forum diskusi, konferensi internasional, dan penerbitan buku.

Habibie menunjukkan bahwa warisan seorang pemimpin bukan hanya kebijakan, tetapi juga gagasan.

2. Gus Dur – Merawat Toleransi Bukan Sekadar Wacana

Kalau Habibie dikenal dengan demokrasi dan teknologi, maka Gus Dur identik dengan satu kata: toleransi.

Abdurrahman Wahid bukan tipe pemimpin yang hanya bicara dari balik podium resmi. Bahkan setelah tidak lagi menjabat sebagai Presiden ke-4 RI, ia tetap menjadi figur moral yang vokal. Ia tidak menarik diri dari ruang publik. Justru ia semakin bebas menyuarakan gagasan-gagasannya.

Lewat Wahid Institute—yang kini dikenal sebagai Wahid Foundation—nilai-nilai yang selama ini ia perjuangkan tetap hidup.

Gus Dur percaya bahwa Indonesia itu kuat karena keberagamannya. Tapi keberagaman tidak otomatis menghasilkan harmoni. Ia harus dijaga. Ia harus dirawat.

Wahid Foundation kemudian aktif mendorong dialog lintas agama. Mereka mempertemukan tokoh Islam, Kristen, Hindu, Buddha, hingga kelompok minoritas dalam forum-forum diskusi yang tidak selalu mudah dilakukan di ruang politik formal.

Bayangkan, di saat dunia sering terjebak dalam polarisasi identitas, lembaga ini justru bekerja di akar rumput. Mereka masuk ke komunitas, mengadakan pelatihan toleransi, memperkuat peran perempuan dalam membangun perdamaian, hingga mendorong anak muda untuk aktif dalam gerakan sosial.

Dan ini penting.

Karena toleransi bukan hanya slogan di spanduk atau pidato kenegaraan. Ia adalah praktik sehari-hari. Dan praktik itu butuh dukungan sistemik.

Yang menarik, Gus Dur tidak lagi membawa beban sebagai kepala negara. Ia berbicara sebagai intelektual dan tokoh moral. Dan sering kali, suara seperti ini justru lebih didengar.

Jadi di sini kita melihat satu hal: pengabdian tidak selalu berbentuk kebijakan. Kadang ia hadir sebagai pengingat moral bagi bangsa.

3. SBY – Dari Kursi Presiden ke Ruang Diskusi Global

Sekarang kita masuk ke Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono.

SBY memimpin Indonesia selama dua periode, 2004 sampai 2014. Sepuluh tahun itu bukan waktu yang singkat. Ia melewati krisis global 2008, dinamika politik dalam negeri, dan berbagai tantangan ekonomi.

Setelah tidak lagi menjabat, banyak orang bertanya: apakah beliau akan kembali aktif di politik praktis?

Jawabannya ternyata berbeda.

Pada 2017, ia mendirikan The Yudhoyono Institute.

Fokusnya dirangkum dalam tiga kata besar: liberty, prosperity, dan security.

Sekilas terdengar akademis, tapi sebenarnya sangat praktis.

Liberty artinya kebebasan—hak warga negara untuk bersuara dan berpartisipasi.
Prosperity artinya kesejahteraan—ekonomi yang tumbuh dan rakyat yang makmur.
Security artinya keamanan—stabilitas yang membuat negara tidak mudah goyah.

SBY melihat bahwa tiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Kalau kebebasan terlalu dominan tanpa keamanan, negara bisa chaos. Kalau keamanan terlalu dominan tanpa kebebasan, negara bisa otoriter. Kalau ekonomi tumbuh tanpa stabilitas, semuanya rapuh.

Lewat The Yudhoyono Institute, beliau aktif mengadakan kuliah umum di kampus-kampus. Bahkan sudah puluhan provinsi didatangi untuk berdialog dengan mahasiswa.

Ini menarik.

Karena di sini kita melihat mantan presiden turun langsung ke ruang akademik, bukan lagi ke ruang kabinet.

Bukan hanya itu. Lembaga ini juga menjalin kerja sama internasional. Mereka berdiskusi tentang geopolitik, perubahan iklim, ekonomi global, dan keamanan regional.

Artinya, kontribusinya tidak berhenti di level nasional.

SBY sering mengingatkan pentingnya kerja sama global dan menurunkan ego antarnegara dalam menghadapi krisis dunia.

Di era ketika dunia makin terfragmentasi, pesan seperti ini jadi relevan.

Dan mungkin inilah bentuk pengabdian versi beliau: menjaga Indonesia tetap berpikir dalam skala global.

4. Megawati – Dari Kekuasaan ke Ruang Ideologi dan Kebijakan

Sekarang kita bicara tentang Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri.

Setelah tidak lagi menjabat sebagai kepala negara, beliau mendirikan Megawati Institute. Awalnya lembaga ini fokus pada kajian kebijakan publik.

Namun perjalanan politik Indonesia itu dinamis. Ketika partainya kembali berada dalam lingkar pemerintahan, sebagian energi intelektual memang terserap ke praktik langsung.

Tapi belakangan, arah lembaga ini kembali diperkuat.

Salah satu program yang cukup menarik adalah Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa.

Kenapa ini penting?

Karena generasi muda sekarang hidup di era digital yang sangat cepat. Informasi berseliweran, opini bermunculan, tapi kedalaman berpikir sering kali terabaikan.

Program ini mencoba mengajak peserta untuk memahami kembali gagasan-gagasan besar pendiri bangsa. Bukan sekadar menghafal sejarah, tetapi memahami konteks dan relevansinya hari ini.

Selain itu, isu lingkungan dan ekologi juga menjadi perhatian serius.

Kita tahu, bencana alam makin sering terjadi. Perubahan iklim makin terasa. Banyak kebijakan lingkungan justru ditentukan di tingkat daerah.

Di sinilah lembaga ini mencoba masuk—memberikan kajian kebijakan yang bisa menjadi referensi bagi pemerintah daerah.

Jadi perannya bukan lagi sebagai pengambil keputusan langsung, tetapi sebagai pemberi arah dan perspektif.

Dan ini menarik.

Karena setelah tidak lagi berada di kursi presiden, ruang kontribusi tetap terbuka—asal mau bergeser peran.

Kenapa Ini Penting?

Ada satu pertanyaan menarik.

Apakah mantan presiden sebaiknya benar-benar berhenti dari ruang publik?

Atau justru lebih baik tetap berkontribusi lewat jalur pemikiran?

Jawabannya mungkin ada di keseimbangan.

Kekuasaan memang harus dibatasi. Tapi pengalaman memimpin negara tidak boleh sia-sia.

Bayangkan pengalaman mengelola krisis ekonomi, konflik politik, diplomasi global—itu semua aset intelektual bangsa.

Dan lewat think tank, pengalaman itu bisa ditransfer ke generasi berikutnya.

Jadi, ternyata meninggalkan Istana bukan berarti selesai. Justru bagi sebagian presiden, itu adalah bab baru. Bab di mana mereka tidak lagi memimpin lewat keputusan, tapi lewat gagasan. Tidak lagi lewat kekuasaan, tapi lewat pemikiran. Dan mungkin di situlah pengabdian yang paling panjang justru dimulai.

Kalau menurut kamu, apakah think tank seperti ini efektif menjaga kualitas demokrasi dan arah bangsa? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe kalau kamu suka konten diskusi sejarah dan politik santai seperti ini. Sampai ketemu di video berikutnya.

Jangan ketinggalan berita terkini dan konten menarik dari SerbaID!
Dukung Kami: